Gelar Kerja Sama Pemberitaan, PETISI AHLI Gandeng MIO Indonesia Perkuat Edukasi Hukum Masyarakat
- account_circle yuliusabdillah
- calendar_month Senin, 27 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
SINERGIPUBLIK.COM, JAKARTA — Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) resmi menjajaki kerja sama strategis di bidang pemberitaan bersama organisasi pers nasional Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia). Kolaborasi ini digagas sebagai langkah konkret untuk memperluas penyebaran informasi hukum yang objektif, edukatif, serta bermanfaat bagi publik.
Presiden PETISI AHLI, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga hukum dan instrumen media pers dalam membangun literasi hukum masyarakat, sekaligus mendorong pemberitaan yang independen dan berimbang.
“Media memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi ke ruang publik. PETISI AHLI ingin membangun kemitraan yang saling menguatkan bersama MIO Indonesia agar berbagai kajian, kegiatan, dan edukasi hukum dapat tersampaikan secara akurat dan meluas,” tegas Pitra dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Pitra menjelaskan, ruang lingkup penjajakan kerja sama ini tidak sekadar sebatas publikasi kegiatan keorganisasian semata. Lebih dari itu, kolaborasi difokuskan pada penyebarluasan perkembangan hukum terbaru, pemahaman hak-hak sipil masyarakat, program pendidikan hukum, hingga pengawalan isu-isu strategis penegakan hukum nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP MIO Indonesia, AYS Prayogie, menyambut hangat inisiatif kemitraan strategis ini. Menurutnya, kolaborasi antara institusi pers dan praktisi hukum merupakan langkah nyata untuk menyajikan karya jurnalistik yang berkualitas dan teruji.
“MIO Indonesia berkomitmen penuh untuk terus menyajikan pemberitaan yang profesional, berimbang, dan berpatokan pada kepentingan publik. Sinergi bersama PETISI AHLI diharapkan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap dinamika hukum di Tanah Air,” ujar AYS Prayogie.
Ia menambahkan, pers dan organisasi advokasi hukum memikul tanggung jawab moral yang sama dalam merawat iklim demokrasi yang sehat melalui penyampaian fakta yang akurat, edukatif, serta tunduk pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Melalui penjajakan awal ini, kedua belah pihak menargetkan realisasi berbagai program konkret dalam waktu dekat, mencakup publikasi berkala, diskusi publik, seminar hukum interaktif, hingga edukasi hukum tematik bagi masyarakat luas.
“Kami optimistis kolaborasi ini menjadi sinergi yang berkelanjutan. Bersama media, kita dapat mengawal penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Pitra.
(Red/SP)
- Penulis: yuliusabdillah
- Editor: Redaksi Sinergi Publik
- Sumber: Humas Mio Indonesia
Saat ini belum ada komentar