Miris! Isu Banjir Warga Diduga Jadi Alat Bargaining Oknum Media dan Kades untuk “Bancakan” Proyek TPU Perumahan

BOJONGGENTENG, SINERGIPUBLIK.COM – Publik mempertanyakan kelanjutan pemberitaan terkait musibah banjir yang diakibatkan oleh sistem drainase buruk di Perumahan Green Permata Residence. Pasalnya, isu kemanusiaan yang sempat mencuat di salah satu media lokal tersebut tiba-tiba hilang tanpa jejak, yang kemudian memicu indikasi adanya praktik “transaksional” di balik layar.

Hasil investigasi tim di lapangan mengendus adanya gerakan oknum media yang diduga memanfaatkan situasi untuk menekan pihak pengembang perumahan. Alih-alih mengawal aspirasi warga hingga tuntas, oknum media tersebut disinyalir justru beralih fokus menjadi “calo” pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2% yang menjadi kewajiban setiap pengembang.

Main Mata dengan Oknum Kepala Desa Lebih mengejutkan lagi, oknum media tersebut ditengarai menggandeng oknum Kepala Desa untuk menjadi jembatan dalam mencari lahan TPU yang akan dibargainingkan kepada pihak perumahan. Praktik ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi jurnalisme dan fungsi kontrol sosial organisasi masyarakat.

“Sangat tidak etis jika sebuah pemberitaan tentang penderitaan warga (banjir) dijadikan alat untuk menekan pengembang demi mendapatkan proyek pengadaan lahan TPU. Ini bukan lagi menjalankan fungsi media, melainkan praktik makelar yang berlindung di balik kartu pers,” ungkap sumber internal yang memantau dinamika tersebut.

TPU Adalah Kewajiban, Bukan Objek Bisnis Oknum Kewajiban penyediaan lahan TPU sebesar 2% dari luas lahan perumahan adalah amanat regulasi yang harus diserahkan kepada pemerintah, bukan dijadikan komoditas bisnis bagi oknum media dan aparat desa. Masyarakat kini mempertanyakan transparansi pengadaan lahan tersebut: Apakah murni untuk kepentingan pemakaman warga, atau hanya menjadi ajang mencari keuntungan pribadi (fee) bagi para mediator?

Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) Bojonggenteng menekankan bahwa setiap pembangunan di wilayah wajib mengedepankan aspek kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan air limbah dan drainase agar tidak terjadi banjir berulang. Jika media yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru “masuk angin” dan sibuk mengurus proyek lahan, maka kredibilitas informasi di wilayah Bojonggenteng sedang dalam ancaman serius.

Menuntut Transparansi Masyarakat mendesak agar pihak pengembang dan pemerintah desa memberikan klarifikasi terbuka mengenai status pengadaan TPU tersebut. Jangan sampai isu banjir yang merugikan warga hilang begitu saja hanya karena adanya kesepakatan-kesepakatan gelap terkait pengadaan lahan pemakaman.

(Red/Sp)