Diduga Minim Pengawasan, Proyek APBN 2026 SMP Islam Ciherang Terancam Gagal Mutu Akibat Material Bekas

SUKABUMI, SINERGI PUBLIK — Program revitalisasi infrastruktur pendidikan keagamaan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 kini menuai sorotan tajam. Proyek bernilai fantastis sebesar Rp1.550.719.000 di SMP Islam Ciherang, Desa Cikarae Thoyyibah, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan menyimpang dari spesifikasi teknis standar nasional.
Berdasarkan hasil pantauan langsung tim investigasi di lokasi pada Selasa (18/05/2026), ditemukan sejumlah kejanggalan fatal, terutama pada penggunaan material struktur utama bangunan serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi yang diabaikan.
Besi Karatan Bekas Bongkaran Diduga Lolos Rakit
Temuan paling mencengangkan di lapangan adalah penggunaan material besi beton. Tim investigasi menemukan bahwa besi-besi yang digunakan untuk memperkuat struktur bangunan merupakan besi berkarat hasil bekas bongkaran dari bangunan sekolah yang lama.
Hal ini diperkuat oleh pengakuan jujur dari salah satu pekerja perakitan besi di lokasi proyek. Ia membenarkan bahwa material untuk kerangka bangunan tersebut dicampur dengan besi tua sisa reruntuhan.
“Sebagian bangunan memang memakai besi bekas, Pak. Sistemnya dipilih-pilih lagi, mana yang dikira masih agak bagus ya dipasang lagi,” ungkap pekerja tersebut polos kepada tim investigasi.
Diduga Minim Pengawasan, Proyek APBN 2026 SMP Islam Ciherang Terancam Gagal Mutu Akibat Material Bekas
      Manajemen Terkesan “Main Petak Umpet”, Pengawasan Konsultan Dipertanyakan
Proyek dengan masa kerja 120 hari kalender yang telah berjalan sejak 1 Mei 2026 ini sepenuhnya diamanahkan kepada Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Namun, masifnya temuan material di bawah standar ini memicu dugaan adanya konspirasi kelalaian atau lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait serta konsultan pengawas di lapangan.
Saat tim mencoba melakukan konfirmasi di lokasi untuk menemui Kepala Sekolah selaku penanggung jawab utama, yang bersangkutan tidak berada di tempat.
“Bapak Kepala Sekolah tidak ada di kantor, sedang ada rapat di Sukabumi,” ujar salah satu pekerja.
Tim investigasi tidak berhenti di situ dan mencoba merangsek ke bagian Tata Usaha (TU) untuk meminta kejelasan. Namun, upaya konfirmasi kepada M. Umarudin selaku staf TU juga gagal membuahkan hasil. Pihak TU tidak mampu mempertemukan tim dengan jajaran penanggung jawab ataupun pelaksana lapangan proyek tersebut.
Warga Desak Audit Total Aparat Penegak Hukum
Penggunaan besi berkarat bekas pakai ini dikhawatirkan mengorbankan kuantitas dan kualitas daya tahan bangunan. Struktur yang rapuh berpotensi tinggi memicu kegagalan bangunan di kemudian hari, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam keselamatan ratusan siswa yang nantinya akan belajar di sana.
Merespons temuan ini, warga masyarakat sekitar mendesak Dinas Pendidikan, inspektorat, pengawas proyek, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan melakukan audit forensik bangunan secara menyeluruh. Jika terbukti ada manipulasi spesifikasi demi meraup keuntungan pribadi, sanksi hukum tegas harus segera dijatuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab anggaran, panitia pelaksana pembangunan, maupun pihak Dinas Pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi ataupun klarifikasi balasan atas temuan tersebut. Tim Redaksi Sinergi Publik terus mengawal kasus ini sampai mendapatkan jawaban transparan di hadapan publik.

(Tim Red)