SINERGI KEMANUSIAAN: APARAT GABUNGAN, FSKSS, DAN PD MIO SUKABUMI RAYA BERGERAK CEPAT KAWAL SOLUSI UNTUK WARGA DESA WARNASARI

SUKABUMI, SINERGI PUBLIK.Com — Menyikapi dinamika sosial yang viral di media sosial terkait adanya warga yang nekat berniat menjual organ tubuh (ginjal) demi menopang kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak, jajaran aparat gabungan lintas sektor bersama organisasi kemasyarakatan bergerak cepat melakukan penelusuran fakta langsung di lapangan, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan data resmi yang dihimpun dari hasil asesmen terpadu oleh Seksi Trantibum Kecamatan Sukabumi, Bhabinkamtibmas Desa Warnasari, Perangkat Desa Warnasari, serta Ketua RW 04 Kp. Selaawi, warga yang bersangkutan diketahui bernama Sdr. Tepi Suhanda Putera, warga Kampung Selaawi, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi.

Dari hasil konfirmasi di kediamannya, tindakan nekat memposting rencana menjual ginjal di Facebook tersebut murni dipicu oleh kondisi psikologis yang terpuruk dan beban pikiran yang sangat berat.

Sebelumnya, Sdr. Tepi sempat merantau ke Kalimantan untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh tambang. Namun naas, dirinya tertipu dan terlantar di perantauan sebelum akhirnya berhasil dipulangkan ke Sukabumi atas bantuan Dinas Sosial Kalimantan Barat dan Polsek setempat.

Ketiadaan lapangan pekerjaan sekembalinya ke kampung halaman, sementara tuntutan biaya sekolah anak dan kebutuhan pokok harian terus berjalan, membuat Sdr. Tepi berada dalam situasi keputusasaan ekonomi yang mendalam.

Respons cepat terhadap situasi kedaruratan ini langsung bergulir di internal Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS). Sekretaris Jenderal PD MIO Sukabumi Raya yang juga merupakan Pengurus FSKSS Bidang Organisasi, Yulius Abdillah, segera mengabarkan situasi darurat tersebut ke dalam jejaring internal FSKSS Kabupaten Sukabumi.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Irma selaku fungsionaris Bidang Advokasi dan Humas FSKSS Kabupaten Sukabumi langsung bergerak taktis melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Pemerintah Kecamatan Sukabumi. Langkah advokasi ini dilakukan guna memastikan penanganan hak dasar kesehatan, pemulihan psikososial, serta jaring pengaman sosial bagi keluarga Sdr. Tepi dapat diintervensi secara cepat dan tepat sasaran oleh pihak otoritas wilayah.
Menanggapi solidnya pergerakan di lapangan, Ketua PD MIO Indonesia Sukabumi Raya, Purwanto, menegaskan bahwa seluruh jajaran media yang bernaung di bawah MIO harus mengedepankan jurnalisme yang bertanggung jawab, objektif, dan berbasis fakta lapangan.

 “Kami instruksikan kepada seluruh media jejaring MIO Sukabumi Raya agar dalam mengawal isu sensitif kemanusiaan ini tidak terjebak dalam penggiringan opini liar. Fokus kita adalah menyajikan informasi yang akurat dan berimbang (cover both sides), sekaligus mendorong lahirnya solusi konkret bagi warga yang sedang tertimpa musibah, Apresiasi saya sampaikan kepada Rekan Media yang telah meng Infomasi kan permasalahan ini melalui pemberitaan “ ujar Purwanto, Senin malam (1/6/2026).

Senada dengan Ketua, Sekjen PD MIO Sukabumi Raya, Yulius Abdillah, menambahkan bahwa keabsahan data lapangan dari aparat wilayah dan hasil koordinasi advokasi FSKSS menjadi dasar kuat bagi organisasi untuk melakukan langkah administratif ke tingkat Pemkab Sukabumi.

“Data dari jajaran aparat kecamatan, pemdes, serta tim advokasi FSKSS sudah 100% valid. Sebagai bentuk komitmen nyata keorganisasian, atas arahan Ketua MIO, kami segera melayangkan surat resmi atas nama PD MIO Sukabumi Raya yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi agar segera diberikan intervensi kedaruratan jangka panjang bagi keluarga Sdr. Tepi,” tegas Yulius Abdillah.

Tampak suasana koordinasi persuasif penuh kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat gabungan di dalam kediaman warga, sebagai langkah awal penanganan agar tindakan membahayakan dan melanggar regulasi kesehatan tersebut tidak dilakukan.

PD MIO Sukabumi Raya mengimbau seluruh media jejaring untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dengan mengedepankan jurnalisme positif, dengan focus utama mendorong percepatan pemenuhan hak-hak dasar dan jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat.

(Alfi/SP)